Monday, December 22, 2014

Mendagri Setuju KPK Buka Cabang, tetapi Tidak di Semua Provinsi

Mendagri Persilakan KPK Periksa Kepala Daerah Pemilik Rekening Gendut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyerahkan sepenuhnya soal dugaan transaksi mencurigakan sejumlah kepada daerah kepada penegak hukum. Dalam hal ini, adalah KPK dan Kejaksaan Agung. Sebab menurutnya itu bukan wewenang instansinya.




  1. nasional.kompas.com: Mendagri Setuju KPK Buka Cabang, tetapi Tidak di Semua Provinsi

    23 Desember 2014 04:04 "Hasil diskusi kami dengan KPK, KPK dengan penegak hukum yang lain tentunya mempunyai (data) daerah rawan korupsi," ujar Tjahjo Kumolo di Mapolda Metro Jaya, Selasa (23 Desember, 2014). Tjahjo mengatakan, KPK memerlukan kantor cabang di beberapa provinsi di ...

  2. news.detik.com: KPK Buka Cabang di Daerah, Sudah Siapkah?

    23 Desember 2014 03:51 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana membuka cabang di daerah. Sumatera menjadi yang pertama dari cabang KPK. Muncul pertanyaan, apakah KPK benar-benar sudah siap untuk melakukannya? "Belum saatnya KPK buat cabang di daerah, ada beberapa ...

  3. tribunnews.com: KPK Minta KPK-Kejagung Pangil Alex Noerdin, Nur Alam dan Foke

    22 Desember 2014 12:24 JAKARTA --Mendagri Tjahjo Kumolo meminta dua lembaga penegak hukum, dalam hal ini KPK dan Kejaksaan memanggil kepala daerah yang dilaporkan PPATK lantaran terindikasi transaksi mencurigakan. Tiga di antaranya yakni Duta Besar Indonesia ...

  4. tempo.co: KPK Perika Pejabat Terkait Kasus Korupsi Fuad Amin

    22 Desember 2014 09:30 TEMPO/Eko Siswono Toyudho TEMPO.CO, Bangkalan-- Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa jajaran direksi Perusahaan Daerah Sumber Daya, Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bangkalan, di ruang serbaguna Kepolisian Resor Bangkalan, Senin, 22 Desember 2014.

  5. tribunnews.com: Mendagri Persilakan KPK Periksa Kepala Daerah Pemilik Rekening Gendut

    22 Desember 2014 06:04 Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyerahkan sepenuhnya soal dugaan transaksi mencurigakan sejumlah kepada daerah kepada penegak hukum. Dalam hal ini, adalah KPK dan Kejaksaan Agung. Sebab menurutnya itu bukan wewenang instansinya.




Lanjutkan baca: 38 artikel Mendagri Setuju KPK Buka Cabang, tetapi Tidak di Semua Provinsi











via Mendagri Setuju KPK Buka Cabang, tetapi Tidak di Semua Provinsi

No comments:

Post a Comment