- m.detik.com: UU MD3 Disahkan, Menkum HAM Jamin Pemerintah Hadiri Raker di DPR
05 Desember 2014 18:11 DPR akhirnya mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly menyebut pengesahan RUU MD3 ini menjadi awal yang baik untuk demokrasi di parlemen serta dua kubu ... - tribunnews.com: Berikut Delapan Pasal UU MD3 Yang Direvisi Demi KMP dan KIH
05 Desember 2014 15:15 (2) Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, warga negara, atau penduduk wajib menindaklanjuti rekomendasi DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (1) Pimpinan komisi merupakan ... musyawarah untuk mufakat. VIII. Pasal 152 ayat 2 diubah ... - tribunnews.com: Rapat Paripurna DPR Sahkan UU MD3, Ini Pasal yang Diubah
05 Desember 2014 14:10 Dua pasal yang direvisi yakni pasal 74 ayat 3,4,5 dan 6, dan pasal 98 dalam UU MD3 dihapus. Pasal 74 dan 98 menyangkut tentang hak DPR yaitu interpelasi, angket dan menyatakan pendapat yang awalnya bisa digunakan di tingkat komisi. Setelah direvisi ... - m.okezone.com: Ada Sembilan Poin Perubahan dalam UU MD3
05 Desember 2014 14:05 Kesimpulan DPR, pasal 74 ayat 3, 4, 5, 6 dihapus," tukasnya. Penghapusan itu sendiri untuk menghilangkan pasal-pasal yang redundant karena hak-hak DPR sudah tertuang dalam Pasal 79, disebut sebagai hak dewan yang kemudian terjabar jelas dalam ayat 194 ... - news.okezone.com: UU MD3 Disahkan, Tak Ada Lagi KMP-KIH
05 Desember 2014 14:04 DPR akhirnya menetapkan Rancangan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) menjadi Undang-Undang. KPK telah menetapkan Fuad Amin sebagai tersangka kasus jual beli proyek gas alam di Gresik dan Gili Timur, Jawa Timur.
Lanjutkan baca: 35 artikel UU MD3 Disahkan, Menkum HAM Jamin Pemerintah Hadiri Raker di DPR
via UU MD3 Disahkan, Menkum HAM Jamin Pemerintah Hadiri Raker di DPR
No comments:
Post a Comment