Thursday, February 5, 2015

Presiden Harus Hentikan Kriminalisasi Pimpinan KPK

Jokowi Bisa Tugaskan Kejaksaan Ambil Alih Kasus Korupsi Ancaman sejumlah staf Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), termasuk Deputi Pencegahan KPK Johan Budi, yang akan nonaktif kalau semua pimpinan KPK menjadi tersangka, mendapat tanggapan dari DPR. Anggota Komisi III, yang membidangi masalah hukum, M. Nasir Djamil, Kamis 5 Februari 2015, mengatakan bahwa upaya pemerintah dalam memberantas korupsi tidak boleh surut. Walau, ada ancaman itu ...




  1. tempo.co: Presiden Harus Hentikan Kriminalisasi Pimpinan KPK

    05 Februari 2015 12:18 TEMPO/Eko Siswono Toyudho TEMPO.CO, Padang-Peneliti Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas, Padang, Feri Amsari mengatakan, Presiden Joko Widodo harus segera menghentikan kriminalisasi terhadap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Tinggal ...

  2. merdeka.com: Bambang: Kalau tidak usut BG pasti tak ada kasus yang menimpa saya

    05 Februari 2015 10:59 Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menyatakan ucapan terima kasihnya atas dukungan dan rasa ... "Pertama, saya ucapkan terima kasih saya diterima dengan baik. Kami diberikan situasi keleluasaan dan rasa keprihatinan kepada kasus saya.

  3. tribunnews.com: Terancam Tanpa Pimpinan, KPK: Terserah Presiden Joko Widodo

    05 Februari 2015 10:06 Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Mabes Polri. Tiga pimpinan lainnya juga telah dilaporkan ke kepolisian dan tinggal menunggu waktu menyandang status tersangka. Sesuai UU KPK, pimpinan KPK ...

  4. merdeka.com: KPK tak bisa sembarangan bikin Komite Etik

    05 Februari 2015 08:54 Gencarnya serangan terhadap empat pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni Abraham Samad, Adnan Pandu Praja, Bambang Widjojanto, dan Zulkarnain, membuat wacana desakan membentuk Komite Etik. Tetapi, Deputi Pencegahan KPK, Johan Budi ...

  5. id.berita.yahoo.com: Jokowi Bisa Tugaskan Kejaksaan Ambil Alih Kasus Korupsi

    05 Februari 2015 21:56 Ancaman sejumlah staf Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), termasuk Deputi Pencegahan KPK Johan Budi, yang akan nonaktif kalau semua pimpinan KPK menjadi tersangka, mendapat tanggapan dari DPR. Anggota Komisi III, yang membidangi masalah hukum, M. Nasir Djamil, Kamis 5 Februari 2015, mengatakan bahwa upaya pemerintah dalam memberantas korupsi tidak boleh surut. Walau, ada ancaman itu ...




Lanjutkan baca: 23 artikel Presiden Harus Hentikan Kriminalisasi Pimpinan KPK











via Presiden Harus Hentikan Kriminalisasi Pimpinan KPK

No comments:

Post a Comment