Pemerintah Stop Alih Fungsi Hutan Bogor yang Berperkara di KPK

Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan, mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat (14 November, 2014). Dia mengaku akan melaporkan harta kekayaannya ke KPK. "Mau ngelaporin saja, melaporkan sebagai kewajiban.

1. nasional.kompas.com: Pemerintah Stop Alih Fungsi Hutan Bogor yang Berperkara di KPK
   
   14 November 2014 14:12 Saat ini, KPK tengah menangani kasus dugaan suap rekomendasi tukar-menukar kawasan hutan di Kabupaten Bogor yang menjerat Presiden Direktur PT Sentul City Kwee Cahyadi Kumala sebagai tersangka. Ferry mengatakan, kondisi kawasan hutan tersebut untuk ...


2. tribunnews.com: Ferry Mursyidan Baldan Serahkan LHKPN
   
   14 November 2014 13:07 Menteri Agraria dan Tata Ruang, Ferry Mursyidan Baldan meninggalkan Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (14 November, 2014). Ferry mendatangi KPK guna menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ...


3. tribunnews.com: Tidak Akan Ada Lagi Moratorium Izin Alih Fungsi Hutan
   
   14 November 2014 11:20 Terkait alih fungsi hutan di beberapa wilayah yang berujung tindak pidana korupsi, Ferry mengatakan hutan tersebut kini status quo hingga ada putusan pengadilan selanjutnya. "Saya kira dengan adanya tindak pidana korupsi terhadap keluarnya izin itu saya ...


4. jpnn.com: Harta Kekayaan Menteri Agraria dan Tata Ruang Meningkat
   
   14 November 2014 09:50 Menteri Agraria dan Tata Ruang, Ferry Mursyidan Baldan mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat (14 November, 2014). Tujuan kedatangannya untuk memberikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). "Melaporkan sebagai kewajiban ya ...


5. nasional.inilah.com: Menteri Agraria Akui Hartanya Bertambah
   
   14 November 2014 09:44 Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan, mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat (14 November, 2014). Dia mengaku akan melaporkan harta kekayaannya ke KPK. "Mau ngelaporin saja, melaporkan sebagai kewajiban.

Lanjutkan baca: 29 artikel Pemerintah Stop Alih Fungsi Hutan Bogor yang Berperkara di KPK











via Pemerintah Stop Alih Fungsi Hutan Bogor yang Berperkara di KPK